SBY adalah nama populer dari Presiden RI keenam. Nama lengkap SBY adalah Jenderal (Purnawirawan) Dr H Susilo Bambang Yudhoyono.
SBY merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia yang pertama dipilih langsung oleh rakyat.Dengan mengajukan program “Indonesia yang lebih adil,damai, sejahtera dan demokratis,” SBY memenangkan pemilihan umum presiden langsung pertama oleh rakyat pada 2004.
Rakyat pada saat itu memang haus akan perubahan, sehingga SBY mampu meraih suara pemilih hingga 60%.Dia kemudian dilantik sebagai presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 20 Oktober 2004,untuk masa jabatan 2004–2009. SBY dilahirkan pada 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur,putra pasangan Raden Sukotjo dan Siti Habibah.
Ayah SBY adalah seorang tentara.Inilah barangkali yang melatarbelakangi kehidupan SBY untuk memulai karier dari militer, meskipun selanjutnya juga menempuh pendidikan umum hingga derajat yang tertinggi. Latar belakang pendidikan militer SBY sangat panjang.
Pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata diselesaikannya dengan predikat lulusan terbaik pada 1973 dan memperoleh penghargaan Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama,yang dilanjutkan dengan pendidikan militer lain di dalam dan luar negeri. Pendidikan umum yang dijalani ialah master of arts dari Management University, Missouri, AS,dan doktor ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor.
Dalam karier militer SBY ditugaskan sebagai komandan pasukan dan teritorial,perwira staf, pelatih,maupun dosen dalam berbagai tingkat dan di daerah operasi maupun markas militer.Penugasan bermula dari 1974–1976, sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad hingga karier militernya berakhir sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI).
Dia pensiun dari kemiliteran pada 1 April 2001 karena pengangkatan sebagai menteri. Karier dalam jabatan politik cukup panjang.Sebelum terpilih sebagai presiden dia pernah menjabat Menteri Pertambangan dan Energi, kemudian sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik,Sosial,dan Keamanan (Oktober 2000–Agustus 2001),Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Agustus 2001–Maret 2004).
SBY kemudian dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Demokrat,Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia,Partai Bulan Bintang,dan memenangkan pemilu tersebut. Selama berkarya SBY menerima banyak tanda jasa maupun penghargaan (lebih dari 25),antara lain Satya Lencana PBB UNKPF, Bintang Dharma,Bintang Mahaputra Adipurna,dan Bintang Republik Indonesia Adipurna.
Atas beberapa capaian,SBY menerima penghargaan dari beberapa masyarakat akademik, yaitu Doktor Kehormatan dari Webster University AS, Thammasat University, Thailand (2005),dan Keio University,Jepang (2006).
Pemerintahan SBY dilaksanakan dengan visi; (1) terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa,dan negara yang aman,bersatu,rukun, serta damai; (2) terwujudnya masyarakat,bangsa,dan negara yang menjunjung tinggi hukum,kesetaraan, dan hak asasi manusia; (3) terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Misi pemerintahan SBY ialah (1) menciptakan Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; dan (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai visi dan misi tersebut,berbagai kendala alamiah maupun cara berpikir yang kurang tepat telah berusaha diatasinya dengan baik.
Kendala alam misalnya terkait dengan bencana alam dan ketersediaan sumber daya, kendala cara berpikir,misalnya,menerapkan demokrasi dengan benar dan mengantisipasi faktor global secara benar dan ketaatan terhadap perundangan (termasuk hukum). Dua hal inilah yang menurut pendapat saya coba diperkokoh Pemerintahan SBY untuk mencapai misi pemerintahannya. Ini adalah bentuk perubahan wajah Indonesia dari keadaan sebelumnya.
Jika kita coba bahas masing-masing target untuk mengatasi kendala tersebut,dengan berbagai kekurangan secara manusiawi,sebagai pemimpin politik tertinggi dalam birokrasi di negara ini,dia telah berhasil mengatasi akibat bencana tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dengan membentuk Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh.
Lembaga ini telah berhasil membuat Aceh menjadi daerah yang kembali bersemangat untuk melaksanakan keberlanjutan bangsa. Kejadian lain yang datang beruntun mencakup bencana banjir,gelombang pasang, serta longsor.Meskipun skalanya tidak luar biasa,cukup mengganggu kegiatan perekonomian Indonesia.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut pemerintahan SBY mengusahakan dengan berbagai cara agar masyarakat disadarkan supaya keluar dari bencana yang dialaminya, misalnya dengan berbagai program tentang masalah lingkungan,termasuk menanam pohon. Masalah yang terkait cara berpikir yang keliru ialah masalah korupsi.
Pemerintahan SBY menunjukkan kesungguhan untuk mengatasi masalah tersebut secara konsisten,meskipun menyangkut kerabat.SBY mengusahakan bahwa masalah pemberantasan korupsi ini menjadi gerakan nasional dan dilakukan secara konsisten, sehingga Indonesia mampu membangun perekonomian secara efektif dan efisien.
Dari sisi penerapan demokrasi secara benar,pemerintahan yang dipimpinnya berusaha melengkapi berbagai aturan permainan demokrasi secara benar.Hal ini dilakukannya melalui kebebasan menyampaikan pendapat, namun sesuai dengan perundang-undangan. Masyarakat menjadi sangat menentukan setelah lepas dari sistem yang sangat tidak demokratis sebelumnya.
Sudah sejak lama sebagian wilayah kita berada dalam masa pertentangan antarkita yang berkepanjangan seperti di Aceh,Palu,dan Ambon.Pemerintahan SBY berhasil menyelesaikan pertikaian di daerah tersebut dengan baik dan keamanan berhasil diciptakan.
Faktor global sangat menentukan keadaan dunia mana pun,saat ini pemerintahan SBY mengusahakan agar Indonesia tetap berada pada posisi yang tepat.Dalam kepemimpinan SBY, Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang sangat terhormat. Dalam masalah produksi dan konsumsi barang, pemerintahan SBY selalu mengusahakan penggunaan produk dan menggunakan pasar dalam negeri.
Manfaat yang kita peroleh dalam krisis global yang berat saat ini,Indonesia masih mampu bertahan.Sebagai pasar dunia yang besar pemerintah senantiasa selalu mencoba memiliki kesamaan dalam berbagai kerja sama,misalnya konsep nirlaba dalam pendidikan. Hal ini membuat Indonesia tidak mungkin dijadikan pasar komersial melalui pendidikan.
Selain tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, hal ini dipertegas Undang- Undang BHP yang baru saja disahkan DPR.UU BHP sangat berpihak kepada peserta didik,karena BHP memuat ketentuan bahwa peserta didik hanya dibolehkan dipungut maksimal 1/3 biaya operasional, sementara pemerintah dan BHP harus menanggung minimum separuh biaya operasional.
Untuk membuat pelayanan publik semakin baik, pemerintahan SBY membentuk Dewan Teknologi Informasi Nasional pada 2006.Pemerintah mengusahakan agar teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara luas dalam berbagai kegiatan publik.
Dari sisi kesejahteraan masyarakat,pemerintah senantiasa melakukan perubahan seperti peningkatan skala gaji,baik melalui peningkatan upah minimum regional maupun peningkatan gaji pegawai. Bahkan untuk guru dan dosen yang sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa,dijamin kesejahteraannya melalui UU Guru dan Dosen.
Hal ini lebih memungkinkan para pendidik untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik.Tujuannya jelas,untuk kebutuhan sumber daya insani Indonesia yang unggul dan kompetitif dalam menghadapi kemajuan zaman di masa mendatang.
Dalam bidang pendidikan, pemerintahan SBY membuat negara-negara yang biasanya memberikan bantuan pendidikan studi lanjut untuk para dosen perguruan tinggi terhenyak dengan program beasiswa para dosen yang dibayar pemerintah sendiri.Mereka saling menawarkan programnya untuk dapat menyerap kawankawan kita.
Pemerintah juga memberikan bantuan kepada rekan-rekan dari negara nonblok untuk belajar di Indonesia. Secara perlahan program ini kemudian disusul oleh mahasiswa asing yang secara mandiri mulai masuk ke perguruan tinggi kita,terutama pada perguruan tinggi yang masuk dalam daftar kelas dunia.
Dalam pemerintahan SBY,tiga perguruan tinggi utama Indonesia selalu masuk daftar universitas kelas dunia,yaitu Universitas Indonesia,Institut Teknologi Bandung,dan Universitas Gadjah Mada.Institut Teknologi Bandung bahkan pada 2008 menempati posisi 100 besar dunia dalam bidang teknologi (ITB berada pada peringkat 90 dunia).
Untuk ketiga universitas besar ini,pemerintah selain selalu memberikan dorongan moral melalui berbagai penugasan,juga mulai mengakomodasi kepentingan lain agar mampu berkompetisi secara global.Untuk pimpinan perguruan tinggi,sering Presiden memberlakukannya secara khusus sebagai rekan.
Mungkin karena SBY juga ilmuwan (pemegang gelar akademik tertinggi) sehingga juga mengerti betul keegalitarianan dunia akademik. Sumber daya energi konvensional kita ternyata tidaklah banyak dibanding jumlah penduduk yang besar.Pemerintah melakukan langkah berani misalnya dengan menaikkan atau menurunkan harga bahan bakar minyak demi menjaga perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Kenyataan yang kita alami di lapangan, usaha ini berhasil menjaga keberlanjutan perekonomian Indonesia.Langkah berani lain yang dilakukan pemerintahan SBY ialah konversi penggunaan minyak tanah ke gas (LPG) di masyarakat, mengingat cadangan gas alam kita lebih besar dibandingkan minyak bumi.
Program ini hanya akan dapat berjalan jika pendapatan masyarakat telah terpenuhi untuk mengonsumsi gas alam tersebut.Kenyataan di lapangan,program ini berjalan dan daerah-daerah yang dituju untuk program ini menjadi terbiasa menggunakan gas. Di sisi lain,pemerintahan SBY mengusahakan agar terjadi diversifikasi energi, yaitu dengan mendorong berbagai pihak untuk melakukan riset,memproduksi, dan memanfaatkan energi baru dan terbarukan.
Dalam bidang pangan, secara signifikan pemerintahan SBY berhasil membuat Indonesia mencapai swasembada beras pada 2008.Meski demikian pemerintah juga tetap menganjurkan adanya diversifikasi makanan pokok,bahkan ada daerah yang kemudian terkenal dengan provinsi jagung, yaitu Gorontalo.
Kesadaran bahwa untuk mengelola negara harus dilakukan secara partisipatif oleh seluruh warga negara juga dilakukan pemerintah. Kebijakan sangat signifikan dalam hal ini ialah dalam penyadaran pembayaran pajak.Karena dengan pajaklah sebenarnya belanja negara untuk layanan masyarakat termasuk infrastruktur secara umum bisa dilakukan pemerintah.
Kebijakan penting terakhir yang dilakukan pemerintah selain promosi besar-besaran agar warga negara memiliki NPWP ialah kebijakan “sunset policy”.Jika akhirnya suatu saat nanti Indonesia berhasil memelihara APBN dengan bertumpu kepada pajak,tampaknya Indonesia berhasil secara benar untuk “tinggal landas”.
Dalam bidang lingkungan, tahun lalu pemerintahan SBY memelopori suatu konferensi membahas masalah perubahan iklim global dan cara mengatasinya secara bijak dan berkeadilan. Tujuannya agar seluruh warga dunia bersama-sama mengadaptasi secara adil.
Sebagai penutup,tampaknya masih banyak lagi yang dapat disampaikan jika menggunakan kacamata positif bagi kepemimpinan SBY.Secara umum,kita sebenarnya dapat merasakan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang.Baik yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut maupun persepsi masyarakat dunia yang semakin baik terhadap bangsa Indonesia.
Misalnya tentang demokrasi, kesadaran akan lingkungan, pendidikan,dan sebagainya. Meski sekarang ini Indonesia harus menghadapi krisis keuangan dunia, sementara ini masih dapat mempertahankan perekonomian dan belum masuk pada resesi.Secara umum,dapat dikatakan bahwa dalam masa kepemimpinan Presiden SBY kita mengalami berbagai perubahan ke arah lebih maju.(*)
Oleh: Prof Dr Ir Djoko Santoso, MSc, Rektor ITB
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/203345/
Keputusan Penting SBY
| Friday, 09 January 2009 |
|  Popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih tertinggi dibanding lawan politiknya.Itu berdasarkan sejumlah hasil survei beberapa bulan terakhir.
Hal ini,mungkin disebabkan beberapa kebijakan yang belakangan ini diambil, misalnya,soal penurunan harga bahan bakar minyak. Ketika Presiden SBY mengumumkan kenaikan harga BBM,Mei lalu,masyarakat langsung bereaksi. Mereka menganggap kebijakan itu menyengsarakan.
Putusan menaikkan harga BBM diambil setelah meroketnya harga minyak mentah dunia mengakibatkan tambahan subsidi BBM sebesar lebih dari Rp100 triliun. Menurut pemerintah,kenaikan subsidi tersebut memengaruhi keseimbangan postur APBN di mana subsidi BBM yang diterima masyarakat kaya mencapai Rp186 triliun.
Sekitar 70% subsidi BBM dinikmati masyarakat berduit.Namun,pemerintah punya ”jalan keluar”untuk mengatasi kesulitan rakyat, yakni dengan menggelontorkan program-program penanggulangan kemiskinan.Begitu harga minyak mentah dunia turun tajam,pemerintah juga menurunkan harga BBM, bahkan hingga dua kali.
”Kebijakan penurunan harga BBM pada Desember tahun 2008,diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan menjadi stimulus bagi perekonomian kita pada tahun 2009 ini,”ungkap Presiden pada Acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 (5/01) lalu.
Seperti diungkapkan Dino Patti Djalal dalam buku Harus Bisa,kenaikan harga BBM merupakan salah satu keputusan besar dalam sejarah pencapaian Presiden SBY.Menurut Dino,harga BBM memang sudah menjadi perhatian utama Presiden sejak dilantik. Dampak kenaikan harga BBM itu membebani masyarakat.
Untuk menguranginya, pemerintah menyiapkan dana Rp14,1 triliun untuk program bantuan langsung tunai (BLT) selama tujuh bulan selama 2008 dengan sasaran 19,1 juta rumah tangga miskin yang masingmasing memperoleh sebesar Rp100.000 per bulan. Selain BLT,kredit usaha rakyat (KUR) juga dijadikan instrumen bagi kesejahteraan masyarakat kecil.
Pinjaman disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dengan bunga maksimal 16% dan jumlah kredit maksimum Rp500 juta per debitur.Pada tahap awal,program KUR melibatkan enam bank,yaitu PT Bank Mandiri Tbk,PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Bukopin Tbk,PT BankTabungan Negara,dan PT Bank Syariah Mandiri.
Penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian,perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian,dan perdagangan. Selain dua program di atas,Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan instrumen kesejahteraan rakyat yang lain.
Di bidang pendidikan, penantian masyarakat akan janji pemerintah untuk melaksanakan amanah Undang- Undang Dasar 1945 terkait anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN,kini terjawab sudah.Sejak tahun pertama kepemimpinan SBY,isu ini sudah disuarakan banyak pihak.Namun,baru untuk APBN 2009 bisa direalisasikan. Bagi kalangan tenaga pendidik dan seluruh stakeholder di bidang pendidikan, tentu saja ini merupakan angin segar.
Sebab harapan akan perbaikan kualitas pendidikan di negeri ini kembali berembus. Selama pemerintahan SBY, anggaran pendidikan memang selalu naik per tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),pada 2004,anggaran pendidikan masih sekitar Rp21,1 triliun,Pada 2005, naik menjadi Rp78,5 triliun.
Tahun berikutnya,naik sebesar Rp122,9 triliun,dan 2007 menjadi Rp142,2 triliun. Tahun lalu,anggaran kembali naik menjadi Rp154,2 triliun. ”Alhamdulillah,anggaran pendidikan sebesar 20% dapat dipenuhi meskipun defisit anggaran harus dinaikkan sebesar Rp20 triliun atau menjadi 1,9% dari produk domestik bruto (PDB),”jelas Presiden,waktu itu.
Alokasi dana yang besar itu sedianya digunakan untuk menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun,baik melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) maupun Departemen Agama (Depag). Di bidang pangan, Presiden SBY pun bisa berbangga. Rapornya kali ini dianggap cukup memuaskan.
Pada 2008,Indonesia kembali meraih predikat swasembada beras.Prestasi ini dicapai di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu, saat dunia internasional maupun Badan Dunia PBB Urusan Pangan (FAO) kebingungan tentang ancaman krisis pangan sebagai dampak perubahan iklim.
Indonesia justru melenggang karena yang ada surplus produksi beras. ”Mungkin fakta ini belum banyak diketahui masyarakat.Tahun ini kita kembali mencapai swasembada beras,” kata Presiden SBY di depan Rapat Paripurna DPR, (15/8/2008) pagi,di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Untuk itu,SBY menargetkan untuk meningkatkan surplus beras.
Pada 2008,produksi beras Indonesia mencapai 3,1 juta ton atau setara dengan 5 juta ton gabah kering.Dengan jumlah tersebut,Indonesia tidak perlu melakukan impor beras. Yang tak kalah menarik dari kebijakan Presiden SBY, adalah pemberantasan korupsi.
Tercatat, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2008 mengalami peningkatan sebesar 0,3 dibanding 2007 menjadi 2,6.Perang melawan kejahatan korupsi terdengar lebih gencar pada 2008.Masyarakat juga melihat political will pemberantasan korupsi SBY tanpa pandang bulu,sekalipun pada kerabatnya.(*)
|
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/203344/
